Respon Aduan Masyarakat hingga ke Tingkat RT RW, Pemkot Bandung Bentuk Satgas Terpadu

Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk Satgas Reaksi Cepat Terpadu sebagai langkah baru dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat di tingkat wilayah.

Hal tersebut disampaikan Farhan dalam acara peringatan Hari Tani Nasional 2025 yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Rabu 24 September 2025.

Satgas ini akan dikomandoi langsung oleh wali kota dengan dukungan camat, lurah, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Ingatkan Pentingnya LACI RW, Bisa Selamatkan Banyak Nyawa!

Tugasnya bukan hanya merespons aduan masyarakat, tetapi juga memantau, mengantisipasi, hingga menyelesaikan masalah di tingkat RT dan RW.

“Satgas cepat terintegrasi ini akan turun langsung ke lapangan, berjejaring hingga kecamatan dan kelurahan. Semua OPD terlibat, tidak ada kerja sektoral lagi. Masalah sekecil apapun akan ditangani secara struktural,” ujar Farhan.

Menurutnya, satgas juga akan menyisir seluruh RW di Kota Bandung. Dalam masa kepemimpinannya, targetnya 1.597 RW didatangi satu per satu, bukan sekadar untuk mendengar keluhan, melainkan juga memetakan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia.

“Dalam setiap kunjungan, kita ingin melihat peluang ekonomi, masalah sosial, sampai kondisi SDM di wilayah itu. Jadi bukan potensi politik yang dicari, tapi potensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.

Baca Juga: Hari Tani Nasional: 12 BURUAN SAE Terbaik di Kota Bandung Raih Penghargaan

Farhan menyebut, satgas ini memastikan keadilan pembangunan. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang cukup tinggi tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang.

“Ekonomi kita tumbuh 5,42 persen, lebih tinggi dari Jawa Barat maupun nasional. Tapi jangan sampai pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh orang-orang di puncak gunung kesejahteraan. Satgas ini hadir agar pertumbuhan juga dirasakan masyarakat di kaki gunung,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga urusan administrasi kependudukan sering kali memunculkan persoalan di lapangan. Dengan adanya satgas, setiap kendala bisa ditangani cepat melalui koordinasi terpadu antar-OPD.