- Pemerintahan
- 26 Apr 2024
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya saat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah VII Kota Cimahi, Rabu, (18/8/2021)
Kota Cimahi, Beritainspiratif.com - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi paparan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Dinas Pendidikan Jabar guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Abdul Hadi atau kerap disaps Gus Ahad menjelaskan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa terobosan, seperti diantaranya berhasil memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K khususnya di Jawa Barat.
Ia menilai hal ini akan berefek kepada kesejahteraan guru di Jawa Barat.
“Kami apresiasi dari Dinas Pendidikan yang mempunyai konsep untuk perubahan pendidikan di Jawa Barat, yaitu berhasil memperjuangkan 17 ribu lebih formasi guru untuk P3K di Jawa Barat. Tentu ini meningkat dari yang di harapkan. Semoga ini berefek kepada kesejahteraan guru di Jawa Barat, karena ini energi positif bagi dunia pendidikan," ucapnya di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah VII Kota Cimahi, Rabu, (18/8/2021).
Baca Juga: Kapolri Beri Penghormatan Atas Dedikasi Prajurit, Nakes dan Relawan Terbaik
Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai sudah membaik.
Iapun, melalui Komisi V, akan merekomendasikan untuk menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat, karena dinilai masih belum ideal.
“Lalu KCD di jawa barat alhamdulillah desentralisasi nya semakin bagus, kami merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di jawa barat karena ideal nya satu KCD mengelola 150 sekolah," lanjutnya.
Dirinya juga menyambut baik bantuan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) di integrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin agar sekolah - sekolah swasta tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa miskin.
“Karena banyak kasus anak anak kurang mampu yang tidak masuk sekolah negeri dan tidak mampu bersekolah di sekolah swasta, karena terkendala biaya. Ini sebuah solusi yang baik," ucapnya.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana nanti akan mengitegrasikan anak anak yang biasa di pesantren yang selama ini tidak tercatat sebagai capaian pendidikan ketika mereka lulus itu supaya di link -kan dengan pusat dengan kegiatan PKBM.
“Jadi nanti anak lulusan pesantren tidak hanya mendapatkan ijasah dari pesantren tapi dapat juga ijasah pamet C, Saya kira disdik harus menjalin kolaborasi dengan biro kesra agar ini bisa segera terwujud," tutup Abdul Hadi.
(Adi)
Baca Juga: Rumah-murah-Rp200-juta-dekat-gor-persib-GBLA dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar
