- Ragam
- 30 Oct 2025
dok. IST
Program ini dirancang untuk mempercepat pembangunan berbasis kewilayahan di tingkat Rukun Warga (RW) dengan memerhatikan potensi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat di setiap wilayah.
Seperti dijelaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan: “Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat Bandung dari perspektif yang berbeda. Bukan dari gedung-gedung tinggi di pusat kota, tapi dari gang-gang di setiap RW, dari rumah-rumah warga, dari tempat di mana kehidupan sehari-hari mereka lalui.”
Membangun dari RW: Pembangunan yang Responsif dan Kolaboratif
Program Prakarsa bertujuan mewujudkan pembangunan kewilayahan yang responsif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, melalui mekanisme pendanaan yang adil, transparan, dan terukur.
Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak nyata, Prakarsa bertumpu pada enam pilar utama yaitu: partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi, kolaborasi dan kemitraan, pengurangan ketimpangan, efektivitas dan efisiensi serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat
Berbasis Data: LACI RW dan Dua Pilar Utama Pembangunan
Setiap program Prakarsa disusun berdasarkan data yang tersedia dalam LaCI RW (Layanan Catatan Informasi Rukun Warga) — sebuah platform digital yang memuat profil kewilayahan secara cepat, transparan, dan terintegrasi.
Melalui LaCI RW, Pemerintah Kota Bandung dapat memetakan demografi, sosial-ekonomi, sarana prasarana, potensi, dan permasalahan di tiap RW, sehingga setiap keputusan pembangunan didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir.
Prakarsa memiliki dua pilar utama:
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana: mencakup perbaikan lingkungan pemukiman dan revitalisasi infrastruktur dasar.
2. Pemberdayaan Masyarakat: meliputi kesehatan, ekonomi produktif, pendidikan dan literasi, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan dan ketertiban, serta kesiapsiagaan bencana.
Baca Juga: Survei: Indeks Kepuasan Warga Terhadap Layanan Publik Pemkot Bandung Naik
Proses Verifikasi Berlapis untuk Menjaga Akuntabilitas
Agar setiap usulan Prakarsa berkualitas dan berdampak nyata, Pemerintah Kota Bandung menerapkan mekanisme verifikasi berlapis.
Usulan dimulai dari rembuk warga, diverifikasi oleh kelurahan, kemudian dibahas dalam musyawarah kelurahan hingga menghasilkan draf RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).
Draf ini selanjutnya direviu oleh kecamatan, difinalisasi, dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Proses ini dibuat bukan untuk mempersulit, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah dana Prakarsa digunakan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Melalui Prakarsa, Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kota tercinta dari akar wilayah terkecil — dari RW menuju kota yang berdaya dan berjaya. [Tim Prakarsa Bandung Utama]
Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News
