- Profil
- 09 Oct 2025
BERITAINSPIRATIF.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa RS Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) terbuka untuk melayani masyarakat umum melalui fasilitas BPJS Kesehatan. Bahkan layanan kesehatan di luar BPJS akan digratiskan bagi seluruh awak media, terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025.
Hal tersebut dikatakan Sjafrie Sjamsoeddin saat memimpin Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis (Rakornis) kedua Kemhan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rapat pertama di bulan Juli dan kini berfokus pada tahap implementasi kerja sama di bidang rumah sakit dan farmasi untuk memastikan prajurit, keluarga, dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Baca Juga: Presiden Lantik Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri dan Benyamin Paulus Wamenkes
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa RSPPN Panglima Besar Soedirman saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan pengembangan menuju skala internasional setelah mendapatkan izin regulasi dari Menteri Kesehatan.
Untuk mencapai standar global, Menkes Budi Gunadi Sadikin berkomitmen mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan melalui kerjasama internasional di bawah payung Defense Cooperation Agreement.
"Program ini memungkinkan dokter dan perawat RSPPN serta dari seluruh Indonesia untuk belajar di rumah sakit-rumah sakit terbaik dunia, sementara tenaga medis terbaik mancanegara juga akan diundang untuk mengajar di RSPPN," ungkap Menhan dikutip laman resmi Kemenhan, Rabu (8/10/2025).
Lebih lanjut Syafrie menyampaikan, RSPPN juga akan dijadikan Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk tujuh spesialisasi dasar guna mengakselerasi penambahan jumlah dokter spesialis, sejalan dengan instruksi Presiden untuk pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Menhan juga memastikan bahwa RSPPN terbuka untuk melayani masyarakat umum melalui fasilitas BPJS Kesehatan.
"Bahkan layanan kesehatan di luar BPJS akan digratiskan bagi seluruh awak media, terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025," ujar Syafrie.
"Proses mendaftarnya nanti menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan kartu pers yang masih berlaku. PIC (Person in charge) rumah sakit saya siapkan," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dikutip ANTARA Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Presiden Lantik 6 Anggota Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu Jadi Ketua, Ini Susunannya!
Di sektor farmasi, Kepala BPOM Taruna Ikrar berkomitmen penuh untuk membantu mempercepat sertifikasi industri farmasi milik TNI (Lafi AD, Lafi AL, dan Lafi AU) melalui pendampingan dan asistensi sesuai dengan standar internasional yang ketat.
Menhan juga akan memanfaatkan akses Defense Cooperation (G-to-G) dengan negara produsen bahan baku obat seperti Tiongkok dan India untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan memastikan ketersediaan obat untuk masyarakat dengan harga yang lebih murah.
"Produk-produk farmasi pertahanan yang sudah disertifikasi BPOM akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Sektor Kesehatan agar dapat dibeli dan didistribusikan ke RSUD dan Puskesmas di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang pentingnya upaya untuk mengembangkan potensi dan kekayaan sumber daya nasional di bidang kesehatan, melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas institusi guna menghasilkan produk yang bernilai strategis dan bermanfaat bagi prajurit, keluarga, serta masyarakat luas.
Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News