Wali Kota Bandung M. Farhan saat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 / Diskominfo
BERITAINSPIRATIF.COM - Pemerintah Kota Bandung secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Acara ini menjadi momentum krusial dengan diterimanya Rekomendasi Statistik Sektoral dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung yang diserahkan langsung kepada Wali Kota Bandung.
Inovasi Laci RW: Pendekatan Bottom-Up yang Presisi
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandung M. Farhan menekankan bahwa perencanaan tahun 2027 akan semakin fokus pada penguatan peran masyarakat melalui aplikasi Laci RW (Layanan Catatan Informasi RW).
Baca Juga: Harga Plastik di Kota Bandung Melonjak Tajam, Bebani Pelaku UMKM
Inovasi ini merupakan implementasi nyata dari pendekatan Bottom-Up (bawah-atas)—satu dari lima pendekatan utama dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004)—yang dikolaborasikan dengan pendekatan teknokratik.
"Laci RW bukan sekadar aplikasi, melainkan bank data warga yang menjadi rujukan nyata dalam pengambilan keputusan.
"Kita beralih dari perencanaan berdasarkan asumsi menuju perencanaan berbasis data riil dari lapangan," tegas Wali Kota.
Kebijakan ini juga selaras dengan prinsip THISS/HITSS (Thematic, Holistic, Integrative, Spatial, and Sustainable), di mana data dari tingkat RW memungkinkan intervensi pemerintah menjadi lebih tematik dan spesifik secara spasial, mulai dari isu stunting, pengelolaan sampah mandiri, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.
Sinergi Bappeda Provinsi dan Capaian Kinerja Kota
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam paparannya memberikan apresiasi terhadap capaian makro Kota Bandung. Dengan IPM mencapai 84,66 dan PDRB per kapita Rp158,50 juta, Kota Bandung tetap menjadi lokomotif ekonomi di Jawa Barat.
Namun, Bappeda Provinsi juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan untuk menekan angka pengangguran (TPT 7,40%) dan ketimpangan (Gini Ratio 0,420).
Sinkronisasi ini diwujudkan melalui pengintegrasian program strategis provinsi dengan kebutuhan warga yang terekam di Laci RW, seperti penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Baca Juga: WFH di Pemkot Bandung Capai 60 Persen, Camat, Lurah Harus Standby!
Rekomendasi Statistik BPS Kota Bandung
Kepala BPS Kota Bandung, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan statistik tersebut dinyatakan LAYAK untuk dilaksanakan, dengan sejumlah catatan rekomendasi yang diberikan yaitu penekanan terhadap pentingnya penerapan standar internasional Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), penyusunan metadata statistik, serta kewajiban penyampaian hasil kegiatan statistik kepada BPS untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas data yang dihasilkan.
Maka dari itu, bahwa data statistic dapat menjadi acuan bagi perencanaan Pembangunan dan pertumbuhan Kota.
Poin Utama Kebijakan RKPD 2027 Kota Bandung:
1. Pendekatan Partisipatif & Bottom-Up, dengan memperkuat musyawarah dari level RW menggunakan data Laci RW untuk memastikan aspirasi warga terserap secara akurat.
2. Efisiensi Fiskal, dengan mengarahkan Belanja Modal pada sektor produktif dan infrastruktur kewilayahan guna mengurangi disparitas ekonomi.
3. Digitalisasi Perencanaan, dengan mengintegrasikan data statistik sektoral BPS dengan sistem informasi pembangunan daerah untuk transparansi dan akuntabilitas.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan instansi vertikal seperti BPS, RKPD Kota Bandung Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi solusi nyata bagi permasalahan warga Bandung.
