Home
Pemerintahan

DPRD Dorong Dinkes Jabar Prioritaskan Anggaran Penanggulangan Covid-19

Pemerintahan
23 August 2021

Cimahi, Beritainspiratif.com - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe memimpin rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama mitra kerja di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Kota Cimahi, Rabu, (18/8/2021).

Pada rapat kerja tersebut Abdul Harris Bobihoe memberikan catatan khusus untuk para mitra kerja seperti kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Ia meminta Dinas Kesehatan mendahulukan pengajuan anggaran untuk penanggulangan Covid 19.

“Untuk Dinas Kesehatan saya minta penganggaran untuk penanggulanan covid ditingkatkan, terutama anggaran vaksinasi harus segera mencapai target di Jawa Barat,” katanya.

Abdul Harris menekankan penanggulangan Covid 19 ini harus jadi prioritas, dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Kita kejar terus target vaksinasi di Jawa Barat agar kedepan APBD kita demakin membaik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat," lanjutnya.

Pada kesempatan politisi partai Gerindra ini juga menyoroti meningkatnya pengangguran di Jawa Barat, dampak dari pandemi covid-19.

Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dengan perusahaan, agar memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang terdampak supaya dapat menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat.

“Dari Disnakertrans Jabar kami menyoroti banyaknya pengangguran di Jawa Barat. Dampak pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya penggaguran di jawa barat ini, sangat signifikan. Kami berharap Disnakertrans melakukan inovasi bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan pelatihan. Jangan sampai para pekerja itu nantinya berasal dari daerah lain, optimalkan dulu SDM di Jawa Barat," ucap Harris. (Adi)

Terkahir, Harris juga menyoroti kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan bencana, mengingat Jawa Barat adalah provinsi yang letak geografis nya rawan bencana.

“Untuk BPDB, mengingat jawa barat adalah provinsi yang rawan akan bencana kita menekankan agar BPBD agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan, jangan sampai bencana sudah terjadi baru bergerak, makanya kami minta dalam penganggaran itu jangan hanya mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) tapi harus memperlihatkan pada masyarakat secara real," pungkasnya.

(Adi)