Tahun 2020 Dinsos Kota Bandung Bakal Realisasikan SLRT Di Setiap Kelurahan

Bandung,Beritainspiratif.com - Untuk mengatasi kemiskinan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung menargetkan terealisasinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di setiap kelurahan kota bandung pada tahun 2020 mendatang. Sistem ini merupakan integrasi antara pelayanan dan data penduduk miskin yang selama ini belum terpadu.

Sebelumnya, Dinas Sosial mengklaim telah memiliki data kependudukan yang terintegritas namun tidak dibarengi dengan aspek pelayanan yang baik.

"Data kita sudah terintegritas sebanarnya, hanya pelayanan kita yang belum, maka kita usulkan pembentukan SLRT di setiap kelurahan,"katan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Tono Rusdiyantono saat ditemui Hotel Papandayan, Jalan Gatoto Subroto. Senin (18/11/2019).

Menurutnya,SLRT juga bisa disebutkan sebagai Puskesos sejenis Puskesmas menurut pelayanan kesehatan. Hanya saja dari aspek pelayanan sosial disebut Puskesos.

Tono menginginkan Puskesos dimiliki oleh setiap kelurahan, adapun tujuan dari pembentukan puskesos tersebut ialah untuk mengetahui permasalahan pelayanan dan pengaduan oleh warga, kedua berkenaan dengan kedaruratan dan ketiga permasalahan pemenuhan kebutuhan.

"Dari tiga tujuan itu salah sebagian hak warga yang telah diatur dalam Kemendagri, Permensos dan Perwal Kota Bandung,"jelasnya.

Selama ini, Kota Bandung sendiri telah memiliki SLRT, hanya saja belum berjalan maksimal dan selanjutnya akan dikembangkan.

"Kota bandung sudah punya SLRT, kita hanya mengembangkan saja SLRT ini , Insha Allah 2020 akan terwujud,"ucapnya.

Saat ini, pihaknya telah menerapkan di tiga kecamatan sebagai bentuk uji coba sementara, adapun tiga kecamtan tersebut di antaranya di Bandung Kidul, Bojang Lowa Kaler dan Ciparay.

"Mudah-mudahan efektif di semua kelurahaan , intinya kita ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai aspek pelayanan, nah itu yang dimaksud integrasi tadi,"ungkapnya.

Tono mengklaim, warga Kota Bandung akan mendapatkan kemudahan ketika membutuhkan pelayanan sosial, salah seorang warga miskin cukup datang ke kelurahan saja tidak perlu lagi ke dinas sosial, dapat dikatakan jaraknya cukup jauh.

"Memang masih ada yang belum terlayani karena program-programnya berbeda, sekarang semuanya diarahkan ke basis data terpadu (BDT), kalau kita data sejak 2018 sudah terintegrasi dengan kelurahaan, pelayanan yang belum maksimal itu misalkan masalah pendidikan dan kesehatan mereka tergolong miskin wajib membuat surat rujukan bahwa mereka benar-benar miskin,"paparnya.

Tono menegaskan, SLRT tersebut hanya sebagai pelayanan surat rujukan saja bagi warga miskin.

"Kita hanya bentuknya sistem layanan rujukan saja, misalkan untuk kesehatan menjelaskan bahwa ini benar warga miskin, sama halnya ketika dinas-dinas terkait meminta data warga miskin untuk program Rutilahu, kesehatan dan pendidikan,"katanya.

Tono kembali menegaskan bahwa Puskesos atau SLRT tersebut real pelayanan rujukan miskin dari kelurahan ke Dinsos, dipastikan masuk Puskesos sebagai rumah singgah.

"Dinsos tidak punya Unit Pelayanan Terpadu, nanti di setiap kelurahan di tahun 2020 direalisasikan,"ujarnya.

Adapun fasilitas yang akan digunakan sementara waktu memanfaatkan dari bangunan yang ada dan petugas terdiri dari karangtaruna dan relawan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Dia mengklaim jumlah relawan akan tercukupi.

"Relawan kita di KPS ada 30 orang, PKH ada 139 orang belum ditambah relawan PSM, kita punya ribuan relawan, sedangkan relawan akan mendapatkan uang kadedeuh, kalau selama ini relawan KPS digaji Rp1juta dan PKH Rp600ribu,"katanya.

Adapun anggaran penanggulangan masalah sosial yang ditangani seluruh dinas berjumlah sekitar di atas Rp 1 triliun, sedangkan khusus untuk dinas sosial Rp50miliar. Kemudian kucuran anggaran dari pusat Rp217 miliar, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program verifikasi dan validasi. (Mugni)