Mengatasnamakan MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa'adi Sebut Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Digelar Di Jabar

Jakarta, Beritainspiratif.com - Dalam beberapa hari ini tersiar berita di beberapa media yang isinya kurang lebih "MUI Pusat Setuju Deklarasi # 2019 Ganti Presiden Tak Digelar di Jabar", dan nara sumber yang mengatasnamakan atau diatasnamakan sebagai MUI pusat tersebut adalah Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi.

Namun ternyata itu bukan sikap Resmi MUI Pusat apalagi fatwa, tetapi itu pandangan Personal Zainut Tauhid Sa'adi.

Dan siapakah beliau itu? Zainut Tauhid adalah Politisu PPP!, Partai pendukung Jokowi yang jelas-jelas mendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan kontra terhadap Gerakan 2019 Ganti Presiden.

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si (lahir di Jepara, 20 Juli 1963; umur 55 tahun) adalah petinggi dari Partai Persatuan Pembangunan. Zainut terpilih lagi untuk ke-empat kalinya menjadi Anggota DPR RI periode 1997-1999, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 mewakili Jawa Tengah IX.

Di periode saat ini, Zainut ditugaskan di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pangan. Dan saat ini Zainut juga diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat) dikutip Faktakini.

Karena itu tentu tidaklah Aneh apabila Zainut tidak mendukung gerakan 2019 Ganti Presiden yang jelas-jelas merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Zainut mengakui bahwa semua orang bisa menyalurkan aspirasinya termasuk gerakan #2019GantiPresiden. Namun gerakan tersebut, kata Zainut, seharusnya dilakukan saat memasuki masa kampanye Pemilu 2019.

"Di dalam negara demokrasi tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasi mengganti presiden atau mempertahankan presiden. Namun hendaknya hal tersebut dilakukan pada waktunya ketika sudah memasuki masa kampanye Pemilu. Sehingga masyarakat dapat memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, beradab dan mencerdaskan, bukan bentuk demokrasi yang didasarkan pada syahwat politik untuk berkuasa semata," imbuhnya.

Lebih jauh, Zainut mengimbau kepada setiap elite politik untuk lebih menahan diri. Persatuan bangsa, menurut dia, harus selalu dijaga.

"MUI mengimbau kepada elite politik hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang dapat memicu konflik dan gesekan di masyarakat yang ujungnya dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya harus patuh dan tunduk dengan peraturan perundangan yang ada," tuturnya.

(Kaka)