Tito Karnavian Mendagri Pertama Berasal Dari Kepolisian

Jakarta, Beritainspiratif.com - Jenderal (Pol) Tito Karnavian diberhentikan dari jabatan Kapolri, setelah surat Presiden Jokowi mendapatkan persetujuan dari DPR RI dalam Rapat Paripurna yang berlangsung, Selasa, (22/10/2019).

Pemberhentian Tito dilakukan karena akan mengemban tugas baru sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Tjahjo Kumolo, selanjutnya diperkenalkan oleh Presiden Jokowi sembari duduk lesehan di tangga Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dan dilakukan pelantikan pada hari yang sama, Rabu, (23/10/2019).

Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian tercatat sebagai Menteri Dalam Negeri pertama di Indonesia yang berasal dari unsur Kepolisian.

Dilansir dari Wikipedia.org Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, pos Mendagri diisi oleh tokoh-tokoh politik seperti Soekiman Wirjosandjo, Mohamad Roem, serta Sutan Syahrir yang saat itu rangkap jabatan menjadi perdana menteri.

Memasuki Orde Baru, posisi Menteri Dalam Negeri seolah-olah menjadi 'jatah' bagi tentara Angkatan Darat. Pada era Presiden Soeharto, semua Menteri Dalam Negeri yang ditunjuknya merupakan pejabat Angkatan Darat.

Mendagri pada era Soeharto dari kalangan militer tercatat yakni :

. Kabinet Pembangunan 1 dan 2 : Letjen TNI Amir Machmud

. Kabinet Pembangunan 3 : Letjen TNI Sudharmono

. Kabinet Pembangunan 4 : Letjen Soepardjo Rustam

. Kabinet Pembangunan 5 : Jenderal TNI Rudini

. Kabinet Pembangunan 6 : Letjen Yogie S. Memet

. Kabinet Pembangunan 7 : Jenderal TNI R. Hartono

Di era reformasi tidak lagi menunjuk Mendagri dari TNI AD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk mantan KSAL Laksamana Widodo AS menjadi Menteri Dalam Negeri dari unsur TNI AL.

Pada 2009, SBY menghentikan dominasi militer di pos Mendagri. Ia lalu menunjuk sosok sipil sebagai Mendagri yaitu Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi.

Keputusan serupa juga diambil Presiden Jokowi yang menunjuk politikus PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjadi Mendagri pada 2014.

Kini pada tahun 2019, Jokowi membuat catatan sejarah dengan menunjuk polisi sebagai Mendagri. Saat mengumumkan nama Tito sebagai Mendagri, Jokowi menyebut salah satu tugas Tito adalah menghadirkan kepastian hukum di daerah.

"Sinergi dengan pemerintahan daerah, mengenai data kependudukan e-KTP berada di bawah kewenangan beliau. Termasuk kepastian hukum di daerah terutama yang berkaitan dengan investasi," kata Jokowi di Istana Jakarta. (Yanis)