Tahun 2020 Pertamina Menerapkan Pembayaran Nontunai di Seluruh SPBU

Beritainspiratif.com – PT Pertamina (Persero) menyampaikan pembayaran untuk pengisian bahan bakar (BBM) di SPBU pada tahun 2020 nanti akan dilakukan secara non tunai (cashless) di seluruh SPBU di Indonesia.

Hal itu dilakukan agar pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti premium dan BBM Subsidi Solar lebih tepat sasaran, mengingat pada tahun 2019 banyak BBM subsidi mengalami over kuota.

Selain kartu, lanjut Nike, pembayaran non tunai bisa juga dilakukan melalui aplikasi dompet digital seperti LinkAja, e-payment dan bank yang bekerjasama dengan Pertamina.

“Program kita fokus di 2020 distribusi atau penjualan (BBM subsidi) kepada pihak yang lebih tepat sasaran,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Gedung BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2019).

“Terkait digitalisasi SPBU akan kita selesaikan pada triwulan pertama 2020. Kita juga akan mendorong cashless payment untuk seluruh transaksi di SPBU,” tambah Nicke.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar Pertamina dapat menerapkan digitalisasi SPBU pada Juni 2020.

“BPH Migas meminta agar sisa target tersebut dilaksanakan tepat waktu dan juga Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU,” kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa.

Fanshurullah mengatakan pihaknya meminta agar badan usaha penyalur BBM dapat melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengisian BBM.

“Pembelian tersebut otomatis tercatat di seluruh SPBU sehingga apabila terjadi pembelian diatas batas maksimum, kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem nozzle otomatis terkunci,” kata dia.

Ada pun pemberlakuan digitalisasi nozzle akan diterapkan di 5.518 SPBU agar pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT)/BBM bersubsidi jenis minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis premium tepat sasaran dan volume.

Hingga 27 Desember 2019, telah terealisasi sebanyak 2.740 SPBU, dengan sejumlah 2.552 SPBU yang telah tersedia perangkat EDC (electronic data capture).

Dari jumlah 2.552 SPBU tersebut, baru 601 SPBU yang sudah melaksanakan pencatatan transaksi terkait nomor polisi kendaraan.

Selain pengawasan JBT dan JBKP tahun 2020 menggunakan IT Nozzle, BPH Migas juga akan meningkatkan pengawasan lapangan secara langsung dengan melibatkan berbagai Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Yanis

Bagikan: