RINDU Janjikan Pemekaran Wilayah Sukabumi

Sukabumi, Beritainspiratif.com - Kandidat Gubernur Jabar Ridwan Kamil berkomitmen memperjuangkan   pemekaran wilayah di Jawa Barat jika dirinya terpilih memimpin Jabar pada Pilgub Serentak 27 Juni mendatang.

Pemekaran wilayah ini menurut Emil, demikian panggilan akrabnya dapat meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu terungkap dalam diskusi Harapan Kang Emil, juga didukung oleh anggota DPR RI  dari PPP, Reni Marlinawati yang saat ini tengah cuti dan organisasi pro pemekaran wilayah di Jabar.

Pernyataan itu terungkap dalam acara diskusi tentang Forum Komunikasi Pemekaran Daerah, dan organisasi yang memperjuangkan CDOB (Calon Daerah Otonomi Baru) di Kabupaten Sukabumi di resto Raflesia, Kabupaten Sukabumi, Senin (9/4).

Menurut Bayu Rusnandar, Ketua forum pemekaran wilayah Jampang Sukabumi selatan menyatakan, Kabupaten Sukabumi itu sangat luas memiliki 47 kecamatan dengan luas wilayah 419.970 hektare. Padahal idealnya satu kabupaten terdapat 5 hingga 7 kecamatan.

"Kasihan warga desa harus menjangkau pelayanan publik ke kota yang jauh. Dengan pemekaran, akan memudahkan warga mendapat pelayanan publik. Karenanya kami Rindu Jampang dimekarkan," kata Bayu.

Tokoh penggiat pemekaran Sukabumi Utara, Abah Sigat juga mengungkapkan hal yang sama. "Kami berjuang untuk pemekaran wilayah Sukabumi Utara sejak 2014, tapi  belum terwujud. Kami juga  mendorong pemekaran Sukabumi Utara," ujarnya.

Menurut dia, dari semua paslon gubernur Jabar, hanya Rindu (Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum ) yang memperjuangkan pemekaran wilayah. "Karenanya kami ingin berjuang bersama- sama, memenangkan Rindu berarti membuka moratorium pemekaran," kata Abah Sigat.

Sementara itu, Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PPP DPR RI  mengungkapkan saat ini ada 314 daerah di seluruh daerah yang diusulkan untuk dimekarkan. Tapi pemerintah pusat tak bergeming dengan alasan keuangan  difokuskan dulu untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan evaluasi,  dari 228 daerah yang sudah dimekarkan sejak 1969 - 2014 hasilnya 75 persen kurang maksimal. "Tapi saya kira itu bukan alasan untuk menghentikan pemekaran wilayah. Khusus Kabupaten Sukabumi yang terluas di Jabar, pemekaran itu suatu kebutuhan, agar masyarakat dimudahkan dalam urusan pelayanan publik," kata Reni yang saat ini sedang cuti.

Ridwan Kamil sependapat, karena ada ketidakadilan pada masyarakat pelosok dalam mengakses pelayanan publik di wilayah yang luas.

"Ada warga desa di pelosok Kabupaten Sukabumi untuk urus KTP sampai 8 jam ke kota, mending kalau beres sehari, belum dipingpong," ujarnya.

Karena itu, lanjut Kang Emil, untuk pemekaran wilayah ada proses politik yang harus dilalui. yakni, lobi- lobi politik ditingkat pusat karena kebijakan pemekaran ada di pusat. Nah, sebagai paslon yang berkomitmen pada pemekaran wilayah, dia meminta partai, relawan dan simpatisan berjuang menangkan Rindu.

Kemudian  pada 2019 ada Pilpres. Momentum itu dapat gunakan.  "Kalau mau menang di Jabar, tanda tangan kontrak politik ke calon presiden untuk mencabut moratorium," kata Wali Kota Bandung terbaik 2017 versi Kemendagri ini.

Kang Emil mengilustrasikan pentingnya pemekaran wilayah, karena Jatim yang  penduduknya kurang dari 40 juta, memiliki  38 kabupaten kota, sedangkan Jabar dengan jumlah pendduk 47, memiliki 27 kabupaten kota.

Akibatnya, APBD yang dihitung  berbanding lurus dengan jumlah daerah menjadikan warga Jabar memperoleh angka lebih sedikit dibandingkan warga Jatim. Kalau warga Jatim dapat Rp 1 juta per orang, maka warga Jabar hanya Rp 600 ribu per orang.

"Pemekaran wilayah menjadi agenda politik paling urgent," ujar dia.

Saat ini ada 18 daerah yang diusulkan untuk dimekarkan. "Mudah-mudahan dengan kemenangan Rindu akan mengakselerasi pemekaran wilayah, mempercepat proses pembangunan infrastruktur, dan menjadikan Jabar sebagai provinsi paling maju se Indonesia," kata Kang Emil. (Yones)