Rancangan Awal RKPD 2025: Pemkot Bandung Fokus Tangani 4 Isu Ini

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung 2025, berlangsung ,Selasa 27 Februari 2024 / Humas Kota Bandung


Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyoroti empat isu strategis dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025. Hal itu tercetus dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung 2025, Selasa 27 Februari 2024.

Keempat isu tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia,

2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih,

3. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta

4. Peningkatan kenyamanan dan kelayakhunian kota.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyebut kegiatan ini sebagai forum strategis, karena Pemkot Bandung bersama Forkopimda Kota Bandung, unsur komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lapisan reprensentasi masyarakat lainnya duduk bersama memperbaiki rancangan awal pijakan pembangunan Kota Bandung.

"Empat misi dijabarkan secara transparan dan secara pentahelix," ujar Bambang.

Ia berharap, konsultasi publik ini bisa transparan dan akuntabel serta menghasilkan rencana pembangunan yang implementatif.

"Kita punya harapan, konsultasi publik ini dapat menjadikan implementasi program nantinya jauh lebih maksimal," ucapnya.

Baca Juga: Mudik Gratis Lebaran 2024, Tersedia 3.000 Kursi dan 54 Bus, Begini Cara Daftarnya!

Baca Juga: Dekranasda Kota Bandung Dorong Produk Binaannya Mendunia

Dalam paparan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, Pemkot Bandung menargetkan pertumbuhan di sejumlah aspek pada 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM): 83,80.
Pertumbuhan Ekonomi: 6,29.

Kemiskinan: 3,84.

Pengangguran: 8,49.

Gini Rasio: 0,445.

Baca Juga: Mulai Tahun Ini, KUA Layani Pencatatan Pernikahan dari Semua Agama

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Salmiah Rambe menyebut, forum ini merupakan proses yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Sehingga hasilnya dapat menjangkau output tertentu dalam RPJPD, RPJMD, atau RKPD.

"Ini wujud komitmen pemerintah daerah melibatkan seluruh elemen dalam pembangunan," ujarnya.

Selanjutnya, Salmiah juga menyebut setiap suara dan pandangan merupakan bagian yang berharga yang dapat memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Ia juga menyoroti kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai aspek penting dalam menghasilkan rancangan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, berdaya saing.

"Mari lakukan evaluasi, mendiskusikan, dan memperbaiki rancangan awal RKPD Kota Bandung 2025 agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan inklusif," pesannya.**

Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News 

Berita Terkait