- Pemerintahan
- 05 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Cendekiawan Muda Indonesia (HCMI), mendatangi Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro kota Bandung, Senin (13/9/2021).
Kunjungan tersebut didasari oleh adanya dugaan kegiatan reses fiktif, yang dilakukan oknum anggota DPRD dalam kurun waktu 2019 hingga 2021.
Sekjen HCMI, Angga Firmansyah meminta transparansi anggaran reses, karena seperti diketahui setiap anggota dewan wajib melakukan kegiatan reses.
Namun, menurutnya masih terdapat anggota dewan yang tidak melaksanakan kegiatan reses tapi anggarannya diterima.
"Kami menduga ada permainan di dalam, ada dugaan manipulasi data anggaran reses," ujar Firmansyah di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (13/9/2021).
Baca Juga: UPI Bangun Berbagai Inovasi Layanan Informasi Publik Berbasis Digital
Ia mengaku saat audiensi HCMI dengan Humas dan Protokol DPRD Jabar, belum menemui titik temu. Sebab, pihak DPRD hanya memberikan jawaban normatif seperti, anggota DPRD Jabar melakukan reses.
"Tapi ketika kami meminta dibukanya anggaran reses, mereka tidak bisa melampirkan itu," ucapnya.
Kendati begitu, permintaan utama HCMI adalah pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Jabar. Pasalnya, pihaknya telah melakukan survei ke berbagai daerah seperti Kabupaten Sumedang, Majalengka, Subang, Bandung, dan Kota Bandung dari tingkat kelurahan dan kecamatan, tidak ada kegiatan reses dari anggota DPRD Jabar.
"Tidak ditemukan reses di daerah tersebut, karena ketika kami kunjungi ke masyarakat pun tidak ada reses, baik secara daring maupun luring. Padahal, di tengah pandemi Covid-19 masyarakat sangat mengharapkan kehadiran dari anggota DPRD Jabar," lanjutnya.
"Walaupun tidak ada kegiatan reses tetapi laporan kegiatan tersebut tetap harus ada, sehingga pihaknya mencurigai bahwa laporan tersebut dimanipulasi," sambungnya.
Atas dasar hal tersebut, ke depannya HCMI akan mengedukasi masyarakat bahwa hari DPRD Jabar sudah kurang peduli lagi kepada masyarakat. Sebab, hingga saat ini tidak ada keseriusan dari DPRD Jabar untuk membuka transparansi anggaran kegiatan reses.
"HCMI menduga besaran anggaran kegiatan reses sekitar Rp 140 juta per anggota DPRD Jabar," imbuhnya.
Kendati demikian, HCMI tidak akan membuka terlebih dahulu data yang dimiliki. Sehingga, HCMI akan mengkonfirmasi data dengan pihak DPRD Jabar.
"Akan ada sinkronisasi data yang kami punya dengan data mereka," tutupnya.
(Adi)
Baca Juga:
Tim Riset SBM ITB: Pemerintah Perlu Semakin Mengkampanyekan Manfaat Vaksin
Pemerintah Akan Terus Berlakukan PPKM Guna Mengendalikan Covid-19
Capaian Total Vaksinasi Jadi Indikator Penurunan Level PPKM
Vaksin 'Sekali Suntik' Johnson & Johnson Tiba di Indonesia
Daftar Level PPKM Jawa-Bali Hingga 20 September, 3 Kabupaten Masih Level 4
UPI - Pemkot Bandung Kembangkan Mesin Sampah Canggih Tanpa Listrik