Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya : Masih Ada Kesenjangan di Bidang Pendidikan

Bandung, Beritainspiratif.com - Pendidikan berkualitas dan merata diseluruh Jawa Barat yang dicanangkan Gubernur Jabar (Ridwan Kamil), masih jauh dari harapan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat H. Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, dari pantauan di lapangan pendidikan belum sepenuhnya merata.

"Masih butuh kerja keras dari jajaran Disdik di Jabar, agar pendidikan merata dan tidak ada kesenjangan," ujarnya pada rapat kerja Komisi V dengan Dinas Pendidikan & Dinas Kesehatan membahas Rencana Kebijakan Anggaran APBD Perubahan tahun 2020 di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII di Kota Cimahi, Selasa (15/09/2020).

Baca Juga:Satgas-citarum-harum-sektor-22-sidak-ipal-sejumlah-hotel-di-bandung

Menurut Abdul Hadi ada tiga kesenjangan dalam bidang pendidikan yakni kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, antara sekolah di perkotaan dan pedesaan dan bantuan biaya operasional untuk siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu secara ekonomi.

Politisi partai PKS ini mengungkapkan sekolah swasta lebih banyak mengkontribusikan siswa. Ada 1,2 juta murid yang dikelola oleh swasta dan hanya 700 ribuan yang dikelola sekolah negeri. Tapi bantuan yang diberikan kepada sekolah swasta lebih kecil dibanding yang diterima sekolah negeri.

"Kami catat sekolah swasta hanya menerima bantuan Rp600 miliar, sedangkan sekolah negeri mencapai Rp1,4 triliun," ujarnya.

Kesenjangan yang cukup lebar sambung Abdul Hadi, juga terjadi antara sekolah di perkotaan dan pedesaan.

"Berbicara tentang kebutuhan belajar secara online (pendidikan jarak jauh) misalnya, kebutuhan sekolah di pedesaan bukan quota internet, tapi signalnya lebih banyak tidak ada. Jadi kebutuhannya, bagaimana agar tidak ada blank spot," ujarnya.

Baca Juga:Komisi-iv-dprd-jabar-usulkan-pinjaman-pen-danai-kegiatan-prioritas-yang-direfocusing-untuk-penanggulangan-covid-19

Demikian pula dalam pemberian bantuan biaya operasional pendidikan. Selama ini disama ratakan antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu. Harusnya tidak sama.

Besarnya bantuan, kata Abdul Hadi dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (dapodik).

Padahal, bila dibuka kesempatan bagi siswa mampu untuk berkontribusi dalam bentuk iuran pendidikan, akan ada banyak dana yang dapat dialokasikan untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu.

"Saya kira perlu kajian yang mendalam untuk membuat proporsional yang berdasarkan azaz keadilan pendidikan di Jawa Barat. Ini "PR" buat Gubernur dan jajaran Dinas Pendidikan," pungkasnya.

(Ida)