Peta Elektoral Pilkada Indramayu 2020

Oleh. : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat

Indramayu, Beritainspiratif.com – Peta elektoral Pilkada Indramayu tahun 2010 dan tahun 2015, merujuk pendekatan methodologi riset sosiologi politik Prof. W. Leadle, pakar politik Ohio University yang menekuni puluhan tahun penelitian politik di Indonesia, dapat dianalisis untuk proyeksi model grand strategi koalisi, pemetaan varian basis sosial dan brand isu-isu bermagnit elektoral untuk Pilkada Indramayu tahun2020.

Pilkada Indramayu 2010 diikuti enam pasangan calon.Tiga pasangan dari jalur indepenpen, yaitu pasangan Api Karpi-H.Ruwita, pasangan Mulyono Martono-Handaru Wijaya, dan pasangan Toto Sucartono-Kasan Basari.Tiga pasangan lainnya dari jalur partai politik yaitu, Gori Sanuri-Ruslandi, pasangan Hj. Ana Shopanah-Supendi dan pasangan H. Uryanto Hadi-Abas Asafah.

Pemenangnya adalah pasangan H. Ana Shopanah-Supendi sebesar 60,81 persen, jauh diatas pasangan H.Uryanto Hadi-Abas Asafah sebesar 14,83 persen, pasangan Gori Sanuri- Ruslandi sebesar 11,38 persen, pasangan Toto Sucartono-Kasan Basari sebesar 5,63 persen pasangan Api Karpi-H.Rawita sebesar 5,49 persen dan terakhir pasangan Mulyono Martono-Handaru Wijaya sebesar 2,09 persen.

Pilkada Indramayu 2015 berbeda dengan pilkada tahun 2010 di atas dari sisi konfigurasi kontestasi politiknya, hanya diikuti dua pasangan calon bersifat “head to head” , poros petahana versus poros non petahana. Poros petahana diwakili pasangan Hj.Ana Shopanah-Supendi (ANDI) dengan raihan elektoral sebesar 55 persen, unggul dengan selisih lebih 10 persen dari pasangan non petahana yang diwakili pasangan Toto Sucartono-Rasta Wiguna (TORA) dengan raihan elektoral sebesar 45 persen.

Data elektoral di atas mengirim sinyal politik setidaknya:

Pertama, pasangan ANDI sebagai representasi poros petahana mengalami penurunan elektoral, dari raihan 60 persen pada pilkada 2010, menjadi sebesar 55 persen pada pilkada lima tahun berikutnya, tahun 2015, defisit penurunan elekroralnya sebesar 5 persen. Di sisi lain, pasangan non petahana mendapatkan insentif elektoral sebesar 5 persen, dari pilkada 2010, akumulasi dari perolehan lima pasangan calon non petahana, sebesar 40 persen, menjadi sebesar 45 persen, yang diwaliki pasangan TORA pada pilkada Indramayu 2015.

Pesan politiknya adalah banyaknya pasangan calon non petahana hanya akan “berbagi elektoral” di antara sesama pasangan non petahana, tidak signifikan menggerus basis elektoral petahana, sehingga makin mudah pasangan yang di back up petahana untuk memenangkan kontestasi pilkada Indramayu. Sebaliknya, jika kontestasi bersifat “head to head” pasangan non petahana menunjukkan intensi penguatan dukungan dan trend kenaikan elektoral sebagaimana gambaran data elektoral di atas.

Kedua, variabel migrasi dan perpindahan dukungan partai pengusung tidak banyak memberikan insensif kenaikan elektoral terhadap pasangan calon kecuali nyaris sepenuhnya injeksi kekuatan jaringan petahana di satu pihak dan soliditas koalisi PDIP dan PKB di pihak lain untuk jaringan politik non petahana. Dengan kata lain, proyeksi memenangkan kontestasi pilkada 2020 secara minimalis adalah solidnya koalisi PDIP dan PKB dengan kemampuan mencegah munculnya poros koalisi pasangan ketiga.

Di sinilah tanggung jawab politik PDIP dan PKB untuk memandu proses perubahan dalam suatu soliditas koalisi untuk pilkada Indramayu 2020. Koalisi yang sanggup memanfaatkan momentum kasus “OTT KPK” terhadap sejumlah pejabat Indramayu hingga membentuk opini yang menjijikkan dan merusak “harga diri” dan martabat Indramayu di ruang publik dengan menghadirkan figur pasangan calon yang “bersih”, bermagnit elektoral kuat, basis sosial yang membumi dan memiliki daya pukul psikhologis terhadap kemungkinan munculnya modus rekayasa politik dengan beragam varian dan bentuknya.

Daya tunjang tim pemenangannya bukan saja berdaya jelajah tinggi dengan penetrasi hingga ke sudut sudut perkampungan “pemilih pertanian” sebagai “basis elektotal” terbesar pasangan petahana selama ini melainkan harus ditopang kesiapan saksi saksi berbasis aplikasi “smart phone” untuk deteksi dini atas kemungkinan terjadinya deviasi dan penyimpangan dalam penghitungan eletoralnya di level TPS.

Hanya cara itulah menurut pandamgan penulis harapan yang tersisa untuk menghadirkan perubahan “Indramayu Baru” lewat kontestasi pilkada Indramayu 2020. Perubahan partisipatif yang menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan “kedap korupsi”. Sebuah tindakan yang nyata nyata bertendensi pengkhianatan terhadap Pancasila dan NKRI.

Bagikan: