Ketum BBC : Para Anggota Buah Batu Corps Jangan Golput di Pilkada Serentak 2018



Bandung, Beritainspiratif.com-Ketua Umum Buah Batu Corps (BBC) ajak anggota dan masyarakat tidak golput pada Pilkada 27 Juni 2018.

Demikian disampaikan Ketum BBC Mugi Sudjana, usai menghadiri pelantikan Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6).

[caption id="attachment_12074" align="alignnone" width="300"] Ketum BBC Mugi Sudjana, Senin (18/6)[/caption]

Ugi sapaan akrabnya menegaskan agar  anggota BBC dan masyarakat  pada  Pilkada 2018  tidak ada yang golput.

"Pilihlah pemimpin yang bisa membawa Jawa Barat lebih baik dalam segala hal, baik itu ekonomi, lapangan kerja, keamanan  maupun kemajuan infrastruktur serta aspek lainnya," tegasnya,

Terkait pro  kontra pelantikan Penjabat Gubernur Jabar, Ugi menilai wajar terjadi. Pro kontra dalam berbagai aspek adalah hal yang biasa dan wajar terjadi sebagai suatu dinamika, termasuk juga di dunia politik.

Menurutnya, pelantikan M. Iriawan yang akrab dipanggil Iwan Bule yang baru saja dilantik menjadi Penjabat GubernurJawa Barat,  dirinya memang menginginkan seorang figur berpengalaman seperti M.Iriawan yang sudah hafal seluk beluk Jawa Barat.

Ugi menambahkan, Iwan Bule dinilai sangat paham  cultur Jawa Barat dan juga sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Barat.

Ugi yakin Iwan Bule, tidak punya niat untuk melakukan keberpihakan pada golongan manapun, karena keberpihakan akan mengorbankan nama baik yang bersangkutan.

“Ini adalah pertaruhan menjaga nama baik dari M.Iriawan, sehingga tidak mungkin baginya memiliki niat untuk berpihak pada golongan tertentu, " tegas Ugi.

Ugi  bertekad akan  mensupport Iwan Bule agar bekerja maksimal sampai  akhir jabatannya,  termasuk juga memberikan saran dan masukan agar dalam waktu yang singkat tersebut,  perekonomian masyarakat meningkat sejahtera, termasuk juga keamanan dan ketertiban.

Menyinggung soal Citarum, menurut Ugi perlu ketegasan dari pemerintah, karena di Citarum banyak yang terkait, diantaranya Kebijakan Provinsi, Kabupaten, Kotamadya hingga Pemerintah Pusat.  (Dudy)

.

Berita Terkait