Ketua ANNAS Pusat KH Athian Ali M Dai Kritisi Pemerintah Kerjasama Dengan Negara Syiah, Iran

Jakarta, Beritainspiratif.com -Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Indonesia Pusat, KH Athian Ali M Da’i, mengkritisi perjanjian kerja sama pemerintah Indonesia dan Iran yang baru-baru ini ditandatangani kedua pihak di Tehran, Iran.

Sebenarnya, kerja sama mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga itu, menurut Athian, mungkin standar saja dilihat dari poin-poinnya.

“Tema-temanya memang standar. Cuma yang jadi masalah itu setiap kerja sama dengan Iran bagi kita adalah kerja sama apapun adalah kerja sama yang bermasalah,” ujar Athian kepada hidayatullah.com di Jakarta saat dihubungi semalam, Senin (30/07/2018).

Masalah seperti apa yang dimaksud terkait kerja sama Indonesia dengan negara Syiah itu?

“Karena aqidah mereka dan prinsip hidup mereka, prinsip keyakinan mereka yang menghalalkan segala macam cara, kebohongan, dan sebagainya,” jelasnya.

“Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip keyakinan mereka yang memang harus men-Syiah-kan semua manusia, karena itu bagian dari aqidah keyakinan mereka. Bahwa setiap manusia kalau tidak beriman kepada imam mereka adalah kafir,” lanjutnya.

Selain itu, terang Athian, salah satu “rukun Islam” aliran Syiah adalah wilayah.

“Sehingga mereka akan berusaha seoptimal mungkin, untuk bagaimana setiap orang yang beragama Syiah di negara manapun, dia harus berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melakukan revolusi, agar mereka bisa berimam kepada imam mereka yang sekarang…. Ini, kan, sangat luar biasa berbahaya bagi aqidah dan bagi keutuhan NKRI sebenarnya,” ungkapnya.

Bayangkan saja, menurutnya, tanpa kerja sama seperti itu, kelompok Syiah pun sudah mengacaukan Indonesia dengan program Syiahisasi lewat Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia.

“Khususnya di bidang pendidikan, mereka kan sampai mendirikan sebuah yayasan di (Pejaten,) Jakarta, ICI, yang lewat yayasan itulah mereka melakukan rencana-rencana mereka itu. Sehingga kita sempat membuat surat resmi kepada pemerintah agar ini bisa segera dihentikan,” ungkapnya.

Lantas apa harapan ANNAS terhadap pemerintah Indonesia atas kerja sama dengan Iran tersebut?

“Saya tentu berpendapat bahwa masih banyaklah negara lain yang lebih aman kita untuk kita bekerja sama dalam bidang-bidang yang dimaksud tadi itu. Pemberdayaan perempuan dan sebagainya,” jawabnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, “Sekarang lihat saja, bagaimana mereka mengacaukan negara Timur Tengah, Islam Timur Tengah. Enggak ada negara yang bisa aman setelah mereka masuk ke dalam urusan pemerintahan di negara tersebut.”

“Nah, apakah Indonesia juga mau membiarkan negeri ini untuk diperlakukan seperti itu?” tanyanya.

Berarti patut dipertanyakan mengapa Indonesia memilih bekerja sama dengan Iran?

“Ya saya enggak tahu apakah memang pemerintah tidak mengerti ini tapi rasanya aneh sekali kalau sampai tidak memahami ini. Sebab selama ini koordinasi kita dengan berbagai pihak baik dengan pihak aparat terutama itu, mereka sangat paham betul bahwa tentang bahayanya, sangat paham betul.”

Athian mengaku pihaknya pernah berkoordinasi dengan pihak TNI, Menko Polhukam, dan Mabes Polri.

“Selama ini mereka sangat paham betul dengan ancaman (Syiah, Red). Cuma mungkin politik internasional masih membuat mereka dengan kekuatan itu belum memiliki sebuah alasan yang ini, mungkin nih, belum punya suatu alasan yang ini untuk mengambil langkah yang lebih pasti, lebih tegas.

Tetapi bahwa itu adalah ancaman sangat dipahami, sehingga saya enggak habis pikir juga seberapa jauh kehati-hatian pemerintah untuk melakukan kerja sama ini. Kerja sama dengan orang yang menghalakan berdusta (Athian tertawa, Red), menghalalkan menipu, menghalalkan berbicara lain dengan apa yang semestinya, masak kita mau kerja sama dengan yang begini,” ungkapnya sambil terus tertawa kecil.

Poin Kerja Sama

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Iran menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Ketahanan Keluarga.

MoU tersebut merupakan hasil pertemuan sebelumnya antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, dengan Wakil Presiden Iran, Ebtekar, di Mashaad, Iran, pada 27 April 2017 dan di Jakarta pada 1 Mei 2018 lalu.

Informasi dihimpun hidayatullah.com, Menteri Yohana mengunjungi Tehran, Iran, baru-baru ini. Di hari ketiga kunjungannya di negara Syiah itu, tepatnya Senin (30/07/2018), menjadi momentum yang dianggap oleh KemenPPPA penting bagi perkembangan kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Iran.

“Hal tersebut karena, adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PPPA dan Kantor Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan ketahanan keluarga,” demikian akun resmi KemenPPPA di Twitter.

Adapun ruang lingkup kerja samanya ada enam poin. Yaitu, pertama, meningkatkan dan mengembangkan peran dan partisipasi perempuan di bidang politik dan proses pembuatan kebijakan.

Kedua, melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan terhadap mereka, termasuk di media digital.

Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan peran dan partisipasi perempuan pada bisnis dan pengembangan teknologi, dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Lalu, memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga.

Poin selanjutnya, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan untuk kesejahteraan perempuan dan anak.

Terakhir, kerja sama dalam hal berbagi pengalaman, praktik-praktik terbaik mengenai isu perempuan dan anak termasuk informasi mengenai pelatihan dan peluang pengembangan kapasitas, baik di Indonesia dan Iran.

“Kedua negara telah berkomitmen dalam pelaksanaan MoU ini, dengan harapan ke depannya dapat bersama-sama meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak dengan saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik,” sebut KemenPPA sebagaimana lansir akun resminya di Instagram, @kemenpppa, Senin kemarin.

(Kaka)