Kemenko Maritim Dorong Percepatan Rehabilitasi Mangrove

Jakarta, Beritainspiratif.com - Manfaat mangrove atau bakau terhadap perlindungan lingkungan pesisir dan laut sangat penting. Sayangnya, saat ini kondisi mangrove di Indonesia mengalami kerusakan yang cukup signifikan.

Diketahui saat ini, luas lahan mangrove yang kritis di Indonesia sebesar 52% dan di antaranya berada di 249 kabupaten/kota dengan indeks risiko tsunami sedang hingga tinggi. Selain itu, laju rehabilitasi mangrove lebih lambat daripada laju kerusakan. Hal ini menimbulkan dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kedaulatan negara. Kerusakan mangrove meningkatkan potensi abrasi pantai, yang lebih jauh dapat berdampak pada batas negara.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitas mangrove yang dipimpin oleh Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Sahat Panggabean, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Rapat ini digelar guna membahas rencana detil percepatan rehabilitasi mangrove dalam upaya perlindungan lingkungan pesisir dan laut, serta pengelolaan kebencanaan maritim (mitigasi bencana). Turut hadir dalam rapat ini, Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian BUMN, Pelindo II dan IV, beberapa perusahaan, serta beberapa NGO diantaranya Yayasan Kehati dan BELANTARA.

Kemenko Bidang Kemaritiman mendorong percepatan rehabilitasi mangrove berkaitan dengan komitmen atau agenda nasional dan internasional. Pertama, mitigasi bencana untuk mereduksi bahaya tsunami dan abrasi pantai. Kedua, blue carbon yang merupakan bagian dari pembangunan rendah karbon. Ketiga, green port yang salah satu kriterianya adalah pelestarian ekosistem di sekitar pelabuhan. Keempat, mencapai tujuan Sustainable Development Goals, seperti menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, penanganan perubahan iklim (terkait adaptasi dan mitigasi), dan menjaga ekosistem laut. Terakhir, terkait emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi bagian komitmen Indonesia sesuai Kesepakatan Paris untuk penurunan emisi GRK sebesar 29% ditahun 2030.

Kerja Bersama dan Pusat Mangrove

Kemenko Kemaritiman menggandeng berbagai institusi demi mewujudkan percepatan rehabilitasi mangrove. Strategi sinergi yang dilakukan guna mempercepat rehabilitasi mangrove pada tahun 2019-2023, adalah sinergi dengan TNI Angkatan Laut, Kedua, sinergi melalui pengembangan green port dengan melibatkan Pelindo I-IV dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dimana terdapat 2.459 pelabuhan terdiri atas 1.241 pelabuhan umum dan 1.218 terminal khusus. Ketiga, sinergi melalui Program Desa Tangguh Bencana Tsunami dengan melibatkan BNPB dan Pemda.

BNPB telah menargetkn terbentuk 5.000 Desa Tangguh Bencana pada tahun 2019. Keempat, sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, NGO, LSM, dan Perusahaan (CSR). Terakhir, sinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan pakar, terkait dengan land subsiden dan abrasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga (Malaysia). Selain itu, direncanakan pula pengembangan Sistem Informasi Monitoring Mangrove yang bertujuan untuk memonitor capaian program rehabilitasi mangrove termasuk program pemberdayaan masyarakat.

Asisten Deputi Sahat Panggabean menekankan bahwa Kemenko Kemaritiman akan memberi penekanan pada poin-poin yang selama ini menjadi kendala rehabilitasi mangrove, yakni masalah bibit, masalah kesesuaian lahan, juga masalah terkait kebijakan pemanfaaatan lahan untuk keekonomian oleh pemerintah daerah, serta masalah perawatan pasca penanaman.

Rapat telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah dan menyiapkan solusi, diantaranya rencana budidaya bibit mangrove lokal, kerja sama pemetaan dan pengawasan lahan, kerja sama lebin intensif dengan TNI AL juga dengan akademisi.

“Kita mengupayakan di masa depan kita dapat membuat pusat mangrove. Dimana didalamnya terdapat informasi dan referensi mangrove Indonesia dan dunia.” Ujar Asdep Sahat usai rakor, “Untuk membangun rasa memiliki terhadap lahan-lahan mangrove ini, kita juga harus dapat mendorong nilai keekonomian mangrove.

Agar masyarakat bisa merasakan manfaat sekaligus melestarikan. Misalnya, nelayan yang dulu sulit mencari ikan atau kepiting, bila ekosistemnya kembali sehat, dijamin ikan-ikan akan datang. Nah nilai-nilai keekonomian dari bakau yang lestari ini perlu kita dorong.” Pungkas Asdep Sahat.