- Pemerintahan
- 19 Apr 2024
Surabaya,Beritainspiratif.com - Pemerintah, melalui Kemenko Kemaritiman yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, terus berupaya mengurangi ketergantungan impor aspal dengan jalan mengoptimalisasikan aspal Buton (asbuton), agar lebih terserap dalam pembangunan jalan baik jalan nasional, provinsi ataupun kabupaten melalui Kementerian PU-PR, Pemerintah provinsi/kabupaten dan juga Pertamina serta pelaku usaha lainnya, baik dari BUMN maupun swasta.
“Aspal Buton ini kan satu-satunya di Indonesia, dan itu yang terbaik dan terbesar di dunia, dan sebenarnya juga sudah ada arahan dari Presiden sejak tahun 2015 untuk mengoptimalkan penggunaan aspal buton untuk pembangunan jalan. Jadi arahan Presiden sudah ada kepada Kementerian PU-PR dan BUMN dan para pelaku usaha lain untuk menyerap asbuton. Tentunya itu yang perlu kita kawal pelaksanaannya yg dibarengi dengan pengawasan. Dari sisi regulasi jika yang ada saat ini masih dianggap kurang efektif maka hal tersebut juga kita akan lakukan evaluasi dan penyempurnaan, selanjutnya kita akan mendorong skema mandatory, wajib dilakukan dan akan ada sanksi bila tidak dipatuhi. Selain itu perlu juga disusun road map terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan asbuton ke depannya, agar ada tata kelola yang baik terkait penggunaan dan pemanfaatan asbuton sebagai substitusi aspal impor,” ujar Asisten Deputi Bidang Mineral, Energi dan Nonkonvensional Kemenko Kemaritiman, Amalyos, pada Forum Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Kesiapan Infrastruktur Pengelolaan dan Distribusi Aspal Buton, di Surabaya, Selasa (14/5/2019).
Adapun, menurut data Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI), total konsumsi dalam negeri asbuton periode 2007-2018 baru sebesar 407.840 ton, atau sama dengan 0,06 persen dari cadangan deposit asbuton. Oleh karena itu, Kemenko Kemaritiman sangat diperlukan peranannya untuk ikut mengawal optimalisasi penyerapan asbuton untuk kepentingan nasional.
“Negara kita ini kaya akan sumber daya alam, namun kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya kita tersebut, bijak dalam arti selama itu bisa kita olah dan bisa meningkatkan nilai tambah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu yang harus terus kita dorong. Cadangan asbuton kita banyak dan teknologi tidak ada masalah, produksi dari Pertamina, Wika Bitumen serta pelaku usaha asbuton lainnya juga dapat terus kita dorong untuk ditingkatkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian PU-PR. Dalam pelaksanaannya tentunya diperlukan pengawasan hal itulah yang kita coba kawal sekarang ini,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan dari Dirjen Bina Marga Kemen PU-PR mengakui bahwa memang ada sedikit masalah dalam hal penyerapan asbuton, akan tetapi Kemen PU-PR tetap berkomitmen untuk melaksanakan penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. Diantaranya, Kemen PU-PR tetap menargetkan untuk menyerap sekitar 70 ribu ton asbuton untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.
“Ini juga sudah ditargetkan harus terserap 70 ribu ton, 70 ribu ton per tahun itu adalah pedoman untuk peningkatan. Masalah harga juga kurang kompetitif. Kami usul untuk dibuat regulasi untuk semacam zonasi jadi bisa lebih murah,” jelasnya.
Pertamina dan PT Wika Bitumen juga berkomitmen untuk memaksimalkan asbuton, yakni dengan jalan bersinergi untuk membangun pabrik ekstraksi aspal minyak untuk dijadikan asbuton.
“Kami sudah berkomitmen bagaimana asbuton kita ekstraksi untuk gantikan aspal minyak, jika ini terjadi semua penyerapan akan menggunakan aspal buton. Kilang kita hanya satu makanya kita impor terus. Bulan Juli ini kita siap uji gelar dan bekerjasama dengan Wika Bitumen, target 2020 kita bisa produksi dengan skala lebih besar,” jelas perwakilan dari Pertamina.
Bupati Buton, La Bakry yang turut hadir dalam Rakor tersebut, sangat menyambut baik dengan adanya pertemuan semacam ini, dirinya mewakili masyarakat Buton berharap asbuton akan menjadi tuan di negerinya sendirinya.
“Tampak prospek aspal Buton akan cerah, karena sudah mendapatkan dukungan dari semua pihak, semoga dengan penyusunan road map itu akan menjadi semakin terang masa depan aspal Buton untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Regulasi yang baik juga sangat diperlukan sebagai payung hukum, saya sangat mengapresiasi Kemenko Kemaritiman yang telah menginisiasi pertemuan ini,” ujarnya.
Diketahui, berdasarkan data yang dimiliki Pertamina, sejak tahun 2016-2018, nilai impor aspal minyak per tahun mencapai rata-rata 1.107.000 ton atau senilai 457.191.000 USD (dengan nilai argus 413 USD per ton), sedangkan Pertamina memproduksi 350.000 aspal minyak per tahun dengan menggunakan crude oil ex Timur Tengah (TKDN 10 persen).
Usulan pemakaian asbuton menurut ASPABI pun, akan terus ditingkatkan dalam tempo 5 tahun ke depan, semisal untuk kebutuhan aspal guna membangun jalan nasional akan meningkat dari 70.000 ton hingga 400.000 ton hingga tahun 2023. Begitupun jumlah asbuton juga akan ditingkatkan dari 200.000 ton, meningkat menjadi 3.400.000 di tahun 2023 dan substitusi terhadap aspal minyak sebesar 25 persen setiap tahun.
[Yones]
