Kemenko Bidang Kemaritiman Mengunjungi Kabupaten Natuna untuk Melakukan Identifikasi Permasalahan

Natuna, Beritainspiratif.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Purbaya Yudhi Sadewa, beserta jajarannya, melaksanakan kunjungan kerja dan Rapat Koordinasi Teknis dengan Pemerintah Kabupaten Natuna pada Selasa (23/7/2019) di Kantor Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Natuna secara langsung. Permasalahan-permasalahan tersebut terkait dengan isu perbatasan, pertahanan keamanan, keselamatan navigasi, dan integrasi pembangunan.

Hasil dari pengamatan selama kunjungan kerja akan dibahas bersama dengan Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk menentukan beberapa prioritas yang akan menjadi program jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan segera direalisasikan melalui koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Deputi Purbaya menyampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Natuna harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

"Pengembangan Natuna harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi agar fasilitas-fasilitas yang dibangun dapat memberi manfaat yang maksimal bagi perekonomian dan masyarakat Natuna," ujarnya disela-sela kunjungan tersebut.

Pada kunjungan tersebut, dilakukan rapat Koordinasi bersama antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Pemerintah Kabupaten Natuna. Rapat dipimpin bersama oleh Bupati Natuna Bapak Hamid Rizal dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Rapat dihadiri perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Pemkab Natuna dan juga jajaran TNI, Polri, dan Bakamla.

Pada pembukaannya Bupati Natuna menyampaikan bahwa Kabupaten Natuna yang 90 persen luas wilayahnya adalah laut memiliki potensi sumber daya yang sangat besar.
"Potensi Natuna sangat besar namun belum optimal dirasakan secara langsung oleh masyarakat Natuna melalui pembangunan," ujar Bupati Hamid.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Kemenko Bidang Kemaritiman atas perhatiannya yang sangat besar atas berbagai permasalahan yang terjadi di Natuna.

Deputi Purbaya mengatakan atas dasar fakta geostrategik dan potensi sumber daya alam di Natuna tersebut pemerintah telah mencanangkan lima pilar pembangunan Natuna.

"Lima pilar pembangunan Natuna tersebut adalah (1) Kelautan dan Perikanan; (2) Pariwisata; (3) Jasa Industri Migas; (4) Lingkungan Laut; dan (5) Pertahanan dan Keamanan. Inilah yang harus diimplementasikan secara terintegrasi, paralel, berimbang, dan saling melegkapi," ujarnya.

Rakor mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Natuna, seperti di antaranya belum selesainya perundingan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia – Vietnam, illegal fishing yang masih marak di perairan Natuna, rencana pengembangan maritime domain awareness (MDA), perimbangan keuangan pusat daerah, dukungan transportasi laut dan udara, BBM di Natuna, dan lain sebagainya.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijadikan bahan perumusan kebijakan tindak lanjut di tingkat pusat, dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman.

Selain melakukan rapat koordinasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim juga melakukan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas di Natuna seperti, Kantor Lantamal TNI AL, Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (Regional Coordinating Centre) BAKAMLA, Menara Suar dan Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Selat Lampa, dan Pelabuhan Pangkalan TNI AL Selat Lampa.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim beserta jajaran juga melakukan peninjauan ke fasilitas pengaturan ruang udara di atas Natuna dan mengunjungi Pulau Sedanau sebagai bagian dari perumusan kebijakan pemberdayaan ketahanan pulau-pulau kecil di Indonesia. (Yones)