Jabar Raih Predikat Provinsi Informatif

Jakarta,Beritainspiratif.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat meraih predikat Provinsi Informatif, berdasarkan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Emil, demikian Ridwan Kamil disapa mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemda Provinsi Jabar, berkomitmen dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan.

“Hari ini Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, sebagai provinsi yang informatif. Kategorinya ada informatif, menuju informatif. Kemudian, berkomitmen, cukup informatif, dan kurang informatif,” kata Emil.

“Kita mendapatkan yang tertinggi menandakan komitmen kita dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu, sudah maksimal sesuai dengan perundang-undangan,” lanjutnya.

Prestasi tersebut, kata Emil, akan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Terlebih, di era digital, transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap sebuah informasi harus menjadi atensi.

“Kalau era digital masalah gaya dalam metransparansikan. Transparansi bisa dengan membaca buku, mengirim surat, tapi zaman sekarang bisa semudah mengakses semuanya via digital,” katanya.

“Jadi, digitalisasi itu caranya. Tapi mendapatkan status terbaik Provinsi Terinformatif itu menunjukkan kita taat hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai, ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk dapat menjadi Badan Publik terbuka, transparan, dan dipercaya masyarakat, yaitu kualitas konten informasi, konsistensi dalam menghadirkan inovasi, dan perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara interaksi dan akses masyarakat terhadap informasi.

"Kemudahan mengakses informasi tidak serta merta meningkatkan literasi informasi masyarakat. Bahkan kecenderungannya, semakin singkat waktu yang digunakan masyarakat untuk mengevaluasi informasi, baik dari segi relevansi, akurasi, maupun sumber informasi," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

"Untuk itu, saya minta kepada para pimpinan Badan Publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi yang disampaikan, karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar. Badan Publik harus mampu menjadi rujukan pertama masyarakat dalam mendapatkan informasi, sekaligus menjadi ujung tombak penangkal hoaks, baik misinformasi ataupun disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat," imbuhnya. (Ida)