Gelar Operasi Ketupat Lodaya 2018, Personil Gabungan di Majalengka Siap Amankan Mudik Lebaran



Majalengka, Beritainspiratif.com- Bupati Majalengka, H. Sutrisno pimpin langsung apel Operasi Ketupat Lodaya 2018, di Lapangan Alun-alun Majalengka, Rabu (6/6).

Kegiatan apel tersebut diikuti oleh Polri, TNI, Satpol PP, PMI, Dinas Perhubungan, Damkar, BPBD, PKS, Pramuka dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Majalengka, H Sutrisno, membacakan amanat Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, Operasi Ketupat Lodaya, bakal berlangsung selama 18 hari, dimulai dari 7-24 Juni 2018.

"Operasi Ketupat Lodaya 2018 ini berlangsung selama 18 hari dengan melibatkan personil pengamanan gabungan yang terdiri dari TNI/Polri dan pemerintah atau stakeholder lainnya,"katanya.

Ia menjelaskan, ada empat potensi kerawanan yang harus diwaspadai selama Operasi Ketupat Lodaya 2018.

Empat potensi tersebut adalah stabilitas harga dan ketersedian bahan pangan, kelancaran dan keselamatan arus mudik dan balik 2018.

Selain itu, potensi bencana alam dan tindakan kriminal lainnya serta ancaman tindak pidana terorisme juga harus jadi perhatian.

Sementara ancaman teror harus dilakukan upaya pencegahan di daerah vital dan pengamanan tempat ibadah serta tempat keramaian harus menjadi perhatian.

"Lakukan koordinasi yang baik dengan semua pihak, serta tetap lakukan pengamanan sesuai standar dan diback up dengan personil bersenjata. Dan Operasi Ketupat Lodaya 2018 ini, dalam rangka memberi rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1439 H,"ungkap bupati.

Sementara itu, menurut Kapolres Majalengka, AKBP Noviana Tursanurohmad, setelah melakukan apel gelar pasukan ini, seluruh personil langsung dilakukan pergeseran posisi ke pos pengamanan masing-masing.

Pengamanan selain di jalur mudik, juga dilakukan di pusat kota seperti di pusat perbelanjaan, fasilitas umum serta pengamanan obyek vital.

"Untuk di wilayah hukum Polres Majalengka, kita terjunkan kurang lebih 1 ribu personil gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, BPBD, PMI dan PKS serta Pramuka maupun stakeholder lainnya,"jelasnya. (Yoc)

Berita Terkait