Dorong Koalisi, Ijtima Ulama Pun Bahas Mulai Ekonomi, Politik, Dakwah Dan Kelembagaan

Jakarta, Beritainspiratif.com - Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional gelaran Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Ulama dihadiri sekitar 500 ulama dan tokoh dari seluruh provinsi di Indonesia.

Selain mengundang lima ketua umum partai politik yang didorong untuk berkoalisi, apa saja yang akan dibahas dalam ijtima ini?

Sekretaris Pengarah Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional, Dani Anwar, mengatakan, ada empat aspek yang akan dibahas, yakni ekonomi, politik, dakwah, dan kelembagaan. Nantinya keempat aspek itu akan dibahas dalam sidang komisi yang kemudian disahkan dalam sidang pleno.

Terkait Komisi Politik, Deni menjelaskan, ada empat poin yang akan didiskusikan. Pertama, tentang kriteria pemimpin dan pejabat publik. Kedua, program yang akan ditawarkan untuk pemimpin nasional dan pejabat publik. Ketiga, pakta integritas. Keempat, rekomendasi beberapa pasangan calon (paslon) pimpinan nasional.

“Umat Islam memilih pemimpin itu seperti apa sih? Itu akan dibahas dan dirumuskan oleh para ulama yang hadir, yang akan menjadi bekal untuk umat,” ujarnya di lokasi acara, Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (27/07/2018) malam.

Kemudian, terkait komisi dakwah, Dani menyampaikan, ada tiga poin yang dibahas. Pertama tentang pemberantasan buta huruf al-Qur’an.

“Karena ternyata faktanya sangat mencengangkan, hanya 40 persen kaum Muslimin di Indonesia yang bisa baca al-Qur’an. Ini sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Oleh karenanya, terang Dani, nantinya akan ada suatu keputusan yang merupakan gerakan nasional pemberantasan buta huruf al-Qur’an di seluruh Indonesia.

Poin bahasan kedua Komisi Dakwah, yaitu gerakan shalat subuh berjamaah. Diharapkan agar shalat subuh lebih ramai bahkan sama dengan shalat Jumat.

Ketiga, lanjutnya, menyikapi jumlah kaum Muslimin di Indonesia hari ini yang hanya 80 persen. Padahal sewaktu Indonesia merdeka, jumlahnya mencapai 95 persen. Dimana berarti setelah 73 tahun merdeka terjadi penurunan -secara persentase, Red.

“Ini harus dihadapi bagaimana menformulasikan satu kebijakan menghadapi gerakan pemurtadan,” tukasnya.

Selanjutnya, Komisi Kelembagaan. Dani menyatakan, setelah momen Aksi Bela Islam ternyata kekuatan kaum Muslimin terlihat luar biasa. Maka nantinya dimatangkan suatu forum semisal Ahlul Halli wal Aqdi, meskipun bentuknya belum disepakati secara final.

Terakhir, sambungnya, adalah Komisi Ekonomi. Dani menilai, kondisi kaum Muslimin terpuruk dalam bidang ekonomi, karenanya diharapkan pada ijtima kali ini lahir satu komite ekonomi yang berada di bawah GNPF Ulama.

Komite itu nantinya yang akan mengurusi ekonomi umat. Khususnya memperbaiki aturan gerai Koperasi Syariah 212 yang sudah bermunculan.

“Di sana banyak modal kaum Muslimin, kami tidak menginginkan nasibnya tidak jelas. Nanti akan didiskusikan dan dirumuskan dengan para pakar seperti Ichsanudin Noorsy dan Syafi’i Antonio,” pungkasnya dikutip Hidayatullah.

(Kaka)