5 Prioritas Presiden Jokowi di Periode Kedua 2019 – 2024

Jakarta, Beritainspiratif.com – Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2019, Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Ruang Rapat Paripurna Gedung Kura-Kura Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada, Minggu (20/10/2019).

Usai pelantikan Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 Hal prioritas yang akan dilakukan pada periode Kedua :

Pertama, pembangunan SDM. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Selain itu, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi. Ada dua undang-undang besar yang diinginkan Jokowi untuk segera terbit.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Keempat yang menjadi sorotan Jokowi adalah penyederhanaan birokrasi. Jokowi mewanti-wanti para pejabat untuk bekerja dengan baik demi tercapainya pembangunan Indonesia.

Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot, ujar Jokowi.

Poin terakhir yang disampaikan Jokowi untuk dilakukan pada periode kedua adalah transformasi ekonomi. Jokowi ingin bangsa Indonesia tak hanya mengandalkan sumber daya alam.

Kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap dia. (Yanis)

Bagikan: